PESISIR SELATAN, pentingbanget.com – Kalau kamu pikir urusan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) cuma soal datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), nyoblos, lalu pamer jari ungu di Instagram Story, kamu salah besar! Pesta demokrasi jauh lebih dari sekadar tren musiman. Pemilu adalah momen krusial yang bakal menentukan nasib pendidikan, lapangan kerja, hingga fasilitas kesehatan kita selama lima tahun ke depan.
Kesadaran inilah yang tengah digenjot habis-habisan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy. Menyadari bahwa napas demokrasi sangat bergantung pada kualitas pemilihnya, Vasko mendorong penguatan literasi demokrasi dan pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan demi menyambut Pemilu 2029 yang prosesnya bakal segera bergulir.
Pesan menohok ini disampaikan langsung oleh Vasko saat didapuk menjadi narasumber utama dalam acara “Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026”. Acara strategis yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumbar ini digelar di Aula UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Sabtu (12/9/2026).
Jangan Asal Pilih, Pahami Konsekuensinya!
Bagi Vasko, demokrasi tidak cukup hanya dipahami sebatas menggugurkan kewajiban konstitusional dengan menggunakan hak pilih. Masyarakat, khususnya anak muda, dituntut untuk punya literasi yang mumpuni mengenai bagaimana sistem demokrasi bekerja, alur Pemilu dan Pilkada, hingga menyadari betul apa konsekuensi dari setiap figur politik yang mereka coblos di bilik suara.
“Yang kita harapkan bukan hanya masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami mengapa mereka memilih dan apa konsekuensi dari pilihan tersebut,” tegas Vasko Ruseimy membedah pola pikir pemilih tradisional.
Oleh karena itu, pendidikan politik tidak boleh hanya muncul seperti “tahu bulat”—digoreng dadakan cuma saat musim kampanye tiba. Edukasi harus berjalan kontinu sepanjang tahun. Pendekatan maraton ini dinilai paling efektif untuk melahirkan basis pemilih yang rasional, kritis, anti-hoaks, dan tentunya bertanggung jawab atas masa depan daerahnya.
Di sisi lain, Vasko juga menyoroti sebuah ironi dalam partisipasi pemilih. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa antusiasme warga saat Pilkada (pemilihan gubernur/bupati/wali kota) sering kali jauh lebih loyo dibandingkan saat Pemilu Presiden (Pilpres). Padahal, kebijakan kepala daerah justru yang paling bersentuhan langsung dengan keseharian warga.
Untuk memecahkan kebuntuan ini, Vasko menekankan perlunya kolaborasi masif. “Ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, penyelenggara Pemilu, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran dalam membangun budaya demokrasi yang sehat,” katanya.
Partisipasi Sumbar Masih Loyo, KPU RI Putar Otak Rangkul Gen Z
Tantangan berat dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Sumatera Barat diamini langsung oleh Anggota KPU RI, Dr. Betty Epsilon Idroos, yang turut hadir dalam forum tersebut. Betty mengingatkan bahwa genderang persiapan menuju Pemilu 2029 sebenarnya sudah mulai ditabuh secara bertahap sejak tahun 2027 mendatang. Artinya, waktu untuk mengedukasi publik sangatlah sempit.
Data statistik pun menjadi alarm peringatan. Betty membeberkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Sumatera Barat pada ajang Pilkada 2024 lalu hanya mentok di angka kisaran 57 persen. Angka ini terbilang cukup memprihatinkan karena tertinggal jauh di bawah rata-rata partisipasi nasional yang mampu menembus 71,39 persen.
“Pemilih kita didominasi Generasi Milenial dan Generasi Z yang jumlahnya hampir 60 persen. Karena itu, pendekatan pendidikan pemilih juga harus mampu menjangkau dan sesuai dengan karakter generasi muda,” jelas Betty merinci strategi KPU ke depan.
Betty menegaskan bahwa KPU tidak bisa lagi menggunakan gaya sosialisasi kaku era kolonial untuk merangkul Gen Z. Edukasi politik harus dikemas lebih segar, relevan, dan relatable dengan isu keseharian anak muda. Pasalnya, hasil Pemilu punya dampak langsung terhadap nasib kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, hingga yang paling krusial: penciptaan lapangan kerja bagi lulusan baru (fresh graduate).
Digitalisasi dan Pemilu yang Ramah Disabilitas
Selain fokus membombardir Gen Z dengan literasi politik, KPU juga terus berinovasi untuk menciptakan iklim Pemilu yang inklusif dan merangkul semua golongan. Betty memastikan bahwa kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, harus dijamin haknya untuk memperoleh akses informasi dan layanan kepemiluan yang ramah dan memadai, tanpa diskriminasi sedikit pun.
Sebagai langkah adaptasi di era disrupsi, KPU kini tengah mengembangkan pemanfaatan teknologi digital sebagai medium edukasi utama. Berbagai simulasi kepemiluan dan akses informasi tata cara memilih akan dikemas secara digital agar lebih mudah diakses oleh publik luas lewat smartphone mereka. Langkah transformatif ini diharapkan mampu mengikis angka golput dan meningkatkan literasi demokrasi secara signifikan di tengah gempuran arus informasi digital.
Acara yang berlangsung interaktif ini turut disaksikan oleh sederet tokoh penting, mulai dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumbar, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar Mursalim, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Koto XI Tarusan, hingga sejumlah tokoh masyarakat setempat yang siap menjadi agen perubahan demokrasi di lingkungan masing-masing. (TI)
