Belakangan ini kita mendengar narasi narasi negatif yang menyebut kan bahwa Sumbar sudah jauh tertinggal sejak 20 tahun terakhir dari Provinsi tetangga. Tetangga kita yang langsung berbatasan adalah Sumbar adalah Riau, Jambi dan Bengkulu.
Narasi ini menarik untuk kita kaji dan cermati. Betulkah kita sudah tertinggal jauh?sebelum dibahas lebih jauh kita lihat ada 3 persoalan dan tantangan besar yang menimpa Sumatera Barat dalam 2 dekade terakhir . Apakah itu? Pertama. Gempa Besar. Tahun 2009 dihoyak oleh Gempa Besar yang meluluh lantakkan Ranah Minang. Ribuan orang meninggal dan hilang. Kerugian mencapai puluhan triliun.
Menurut data lebih rinci yang kita kaji, Kerugian akibat gempa bumi di Sumatra Barat pada 30 September 2009 diperkirakan mencapai Rp 21,6 triliun atau setara US$2,3 miliar. Sektor Infrastruktur mendominasi hampir 80 persen dari total kerusakan, termasuk perumahan, jalan, dan jembatan. Sektor Produktif: Menyumbang sekitar 11 persen dari total kerugian materi. Kerusakan Rumah: Sebanyak 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, dan 78.604 rumah rusak ringan.Korban Jiwa: Sebanyak 1.115 hingga 1.117 orang meninggal dunia, ribuan orang mengalami luka-luka, serta fasilitas umum hancur di berbagai wilayah seperti Kota Padang, Padang Pariaman, dan Agam
Masalah besar inilah yang dihadapi Gubernur Sumbar waktu itu Irwan Prayitno yang baru dilantik tahun 2010 untuk memimpin proses rehab dan rekon Sumbarnpasca gempa dahsyat. Tapi Irwan Prayitno dinilai berhasil dan mampu memimpin ditengah krisis untuk menangani dampak dahsyat gempa tersebut. Dibuktikan dengan penghargaan yang didapatkan nya dari BNPB dan Pemerintah Pusat yang waktu itu dipimpin oleh Presiden SBY.
Sumbar mendapatkan penghargaan Kategori “Terbaik” dalam pelaksanaan Tanggap Darurat dan Tercepat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) oleh BNPB Pusat.
Alasannya di bawah kepemimpinan Irwan yang baru dimulai sejak Agustus 2010, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dinilai sangat agresif memprioritaskan pemulihan rumah penduduk dan fasilitas publik di atas pembangunan gedung pemerintahan. Hanya dalam waktu tiga bulan (Oktober–Desember 2010), Pemprov Sumbar berhasil mencairkan dana stimulan sebesar Rp2,114 triliun untuk memulihkan sekitar 143.000 rumah warga yang rusak berat hingga sedang
Tidak hanya itu di tahun 2019 Irwan mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah inovatif (KDI) Kategori Infrastruktur dan Pembangunan. Kenapa? Karena Irwan Prayitno dinilai sukses melakukan terobosan inovatif selama hampir 10 tahun memimpin Sumatera Barat untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan infrastruktur akibat gempa 2009. Model pembangunan infrastruktur serta kebijakannya yang tepat sasaran dalam membenahi wilayah hancur pasca-gempa dijadikan sebagai percontohan nasional bagi daerah rawan bencana lainnya.
Semasa kepemimpinan nya Irwan juga berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Menurut data statistik yang kita dapatkan pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2011 sebesar 6.34 % tertinggi pasca pemulihan Gempa. Tahun 2012 sebesar 6.31%. Tahun 2013 mengalami perlambatan bertahap menjadi 6.08%. Tahun 2014 : 5.86%. Tahun 2015 : 5.41 % melambat seiring lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2016 : 5.26 % akibat penurunan konsumsi pemerintah dan investasi. Tahun 2017 :5.29 % mengalami sedikit percepatan. Tahun 2018 : 5.14 % stabil diangka psikologis 5%. Dan 2019 : 5.01 %yaitu batas akhir pertumbuhan sebelum pandemi Covid 2019.
Kedua, Tahun 2020 Sumbar kembali mendapatkan ujian dahsyat dengan pandemi Covid. Pertumbuhan ekonomi ketika itu mengalami kontraksi minus sebesar -1.61%. Inilah ujian diakhir kepemimpinan irwan dan awal kepemimpinan Mahyeldi. Menurut data BPS sebanyak 35.457 orang kehilangan pekerjaan akibat mengalami PHK. Kerugian akibat penurunan pendapatan wisata terasa dikota Padang dan Bukittinggi. Menurut Wako Bukittinggi ketika itu Ramlan Nurmatias Bukittinggi merugi sampai 98 milliar. Kota Padang merugi 182 milliar, kehilangan PAD dri sektor wisata akibat wabah Covid.
Ujian di akhir masa Jabatan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berhasil dihadapi. Irwan mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi ketika itu trmasuk 5 daerah terbaik tingkat nasional dalam penanganan Covid yaitu Sumbar, Aceh, Yogyakarta, Babel dan Gorontalo.
Irwan Prayitno meninggalkan legacy yang cukup banyak selama 10 tahun memimpin. Antara lain : Penyelesaian pembangunan Mesjid Raya Sumbar , fly over kelok 9, flyer over Aur kuning, jembatan kabel Dharmasraya. Peningkatan kapasitas jalan pantai barat sumatera yaitu Pessel, Padang, Padang Pariaman/jalur tiram, Agam menuju Pasbar. Termasuk penyelesaian Jalan Padang Malalak sebagi jalur alternatif. Termasuk penyelesaian Pusat Ilmu Pelayaran Indonesia wilayah Barat di Pariaman, rehab pelabuhan Teluk Bayur, rail Bus/kereta Airport Bandara Minangkabau. Irwan juga memulai pembangunan Gedung Stadion Utama Sumbar, Pusat kebudayaan Sumbar dan sebagainya.
Ratusan penghargaan berhasil diraihnya, termasuk laporan keuangan WTP berturut-turut selama masa kepemimpinannya. Tidak ada kasus korupsi besar di Sumbar yang menjerat kepala daerah selevel Gubernur dan Bupati di Sumbar sebagaimana Daerah daerah lain di Indonesia termasuk di daerah tetangga. Artinya secara pemerintahan Good and Clean Government berhasil diwujudkan walaupun jelas pasti tidak sempurna.
Kemudian pada Tahun 2020 itu juga terjadi Pilgub Sumbar dimana Mahyeldi terpilih menjadi Gubernur. Periode pertama Memimpin di Tahun 2021 Mahyeldi diuji utk menangani dampak Ekonomi akibat Covid thm 2020 yang minus -1.61 %. Namun di Tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Sumbar kembali menguat menjadi 3.29%. Tahun 2022 naik lagi 4.36%. Tahun 2023 naik lagi 4.62%. Tahun 2024 sedikit melambat ke 4.36% akibat dinamika Global: Perang Russia-Ukraina dsbnya. Dan tahun 2025 melambat lagi ke 3.37% akibat tingginya import luar negeri. Dan ditahun 2026 sementara menguat kembali ke 4.78% di semester l. Artinya kita melihat secara perlahan ekonomi Sumbar mulai membaik pasca wabah Covid. Walaupun belum mencapai target yang diinginkan.
Ketiga. Peristiwa atau tantangan besar yang ketiga adalah Banjir Bandang. Di akhir tahun 2025, kembali Sumbar diuji oleh bencana dahsyat yaitu Banjir Bandang dibulan November. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi maupun pusat, Kerugian nya mencapai 33.5 trilyun. Kerusakan sebesar 15.63 trilyun dan kerugian mencapai 17.91 triliun. Dimana sektor infrastruktur mengalami dampak paling dahsyat mencapai 14.16 trilyun. Sektor ekonomi mengalami kerusakan sebesar 813 milyar dan kerugian 1.46 trilyun. Korban tewas juga tidak sedikit sekitar 2.34 jiwa, 95 hilang dan ratusan luka luka.
Tapi, Dalam penanganan bencana Banjir Bandang ini, Pemprov Sumbar mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat terutama dari Mendagri yang mengatakan bahwa Pemprov Sumbar merupakan daerah paling cepat bangkit pasca bencana. Termasuk dalam tindakan mitigasi bencana Sumbar trmasuk dari daerah tercepat dan terbaik.
Tidak hanya 3 Tantangan di atas. Ada satu tantangan lagi menurut penulis yaitu Tantangan politik. Secara politik, masyarakat Sumbar selama 10 tahun di era kepemimpinan Presiden Jokowi, disebut oleh pengamat sebagai daerah “oposisi”. Masyarakat Sumbar tidak memilih Jokowi selama 2 x pemilu. Justru Prabowo selalu menang telak di Sumbar pemilu 2014 dan 2019. Sebagian pengamat politik mengatakan efeknya atau akibat nya langsung maupun tidak langsung yaitu berkurangnya perhatian/pembagian kue pembangunan untuk Sumbar.
Tapi fakta politik ini adalah hak dan pilihan demokrasi masyakarat Sumbar yang harus dihargai. Orang Minang dikenal sebagai masyarakat yang kritis dan mandiri. Tidak mudah tunduk oleh kekuasaan. Ibarat pepatah Minang mengatakan kok Kayo kami Ndak ka maminta, kok pandai kami Ndak Ka batanyo. Kok bagak kami Ndak Ka takuik. Filosofi ini menunjukkan kemandirian orang Minang dimanapun berada sehingga tidak mudah utk ditekan atau di kendalikan, walupun oleh orang yg lebih kaya ataupun lebih berkuasa. Orang Minang baru akan tunduk oleh kebaikan, kesantunan dan Budi bahasa yang baik.
Tapi walupun demikian ditengah ujian dan tantangan seprti bencana alam, keterbatasan sumber daya alam migas, maupun tantangan politik tadi, secara perlahan Sumbar dapat terus bertahan dan perlahan.
Lalu, jika kita bandingkan dan lihat secara objektif, mau tidak mau harus diakui Sumbar bukanlah provinsi kaya akan sumber daya alam seperti minyak, batu bara, gas alam dll seprti provinsi tetangga : Riau, Aceh, Jambi, Sumut, Sumsel dsbnya. Sumber daya alam yang masih eksis hari ini hanyalah Semen dengan Pabrik Semen Padang sejak 1912. Kontribusi nya trhadap apbd Sumbar mencapai 10-15 miliar per tahun. Minyak bumi kita tidak punya, gas alam tidak punya/signifikan, emas juga tidak/sedikit, batu bara juga tidak, kalau pun ada yaitu tambang2 berskala kecil yang dikelola masyarakat.
Jika kita cek lebih dalam, APBD Sumbar hanya berkisar 4-6 trilyun. Dalam 10 tahun terakhir. Bisa dicek sja datanya . Tahun 2015 : 4.1 trilyun. 2016 : 4.6 trilyun. 2017 : 6.2 trilyun. 2018 : 6.69 trilyun. 2019 : 7.1 trilyun. 2020 : 6.5 trilyun. 2021 : 6.7 trilyun. 2022 : 6.55 trilyun. 2023 : 6.71 trilyun. 2024 : 6.8 trilyun. 2025 : 6.41 trilyun. Dan 2026 : 661 trilyun.
Pada tahun 2020-2021, ada refocussing anggaran utk mengatasi dampak Covid sehingga anggaran infrastruktur harus di kurangi. Di tahun 2025-2026 ini juga akan diberlakukan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Prabowo yaitu pemotongan dan transfer dari pusat ke daerah atau dana perimbangan. Namun karena terjadi bencana alam pemotongan itu tak jadi diberlakukan. Dana itu difokuskan pula utk penanganan dampak bencana.
Kalau kita bedah lagi dari 4-6 trilyun APBD Sumbar tadi sesuai dengan UU No 1 THN 2022 sekitar 30 persen habis utk belanja pegawai. Bahkan Sumbar tahun kemarin mencapai 34 persen karena ada kebijakan rekrutmen P3K dari pusat. Pendapatan asli daerah Sumbar (PAD) contoh di tahun 2025 hanya 2.8 triliun. Sisa kekurangan dari 4-6 triliun yaitu dari Pemerintah Pusat melalui dana TKD ( Transfer ke daerah), DAU ( Dana Alokasi Umum) dan DAK ( Dana Alokasi Khusus) dll.
Jika digabung dgn APBD Kab/kota maka Rata-rata sekitar 59 persen habis utk belanja pegawai. Sebagaimana disebut Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Muhammad Dody Fachrudin tahun 2025 lalu bahwa belanja daerah Sumbar masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp8,59 triliun atau 59,15 persen dari total belanja keseluruhan.
Jika Kita bandingkan dengan Provinsi Riau misalnya dari segi APBD. Tahun 2019 : 9.49 trilyun. Tahun 2020 : 12.37 trilyun. Tahun 2021 : 9 trilyun turun akibat pandemi. Tahun 2022 : 8.65 trilyun. Tahun 2023 : 10.14 trilyun. Tahun 2024 : 11.11 trilyun. Sedangkan PAD Riau 2015-2020 rata2 3-4 trilyun. 2023 : 5.98 trilyun. 2024 : 8.3 trilyun. Dana bagi hasil utk Provisi Riau yang bersumber dari SDA Migas dan non migas mencapai 1.2 – 1.4 trilyun pertahun. Termasuk total TKD utk se provinsi Riau trmasuk kan/kita dibandingkan se provinsi Sumbar juga jauh lebih besar di tahun 2025 sebesar 32.79 trilliun. Sedangkan Sumbar tahun 2025 sebesar 21.44 trilyun (www.dpjb.kemenkeu.go.id)
Dari data itu saja kita melihat bahwa APBD maupun TKD utk provinsi Riau lebih besar hampir 2 x lipat dari Sumbar, Maka wajar kemudian pembangunan di Riau secara infrastruktur terlihat lebih pesat. Tapi apakah itu membuat misal nya Provisi Riau lebih maju dalam segala hal dari Sumbar? sehingga ada yang mengatakan Sumbar jauh tertinggal? mari kita lihat lebih jauh..
Apa sumber daya yg menyumbang terhadap apbd dan ekonomi Sumbar? Jika kita lihat data bersumber dari sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dll. Semua itu sangat tergantung produktivitas dan kinerja dari SDMnya misalnya petani, nelayan dsbnya. Sumber daya berikutnya dri Sumbar, termasuk yang paling utama adalah sumber daya pendidikan. Sumatera Barat dikenal sebagai pusat pendidikan terkemuka di Sumatera sampai saat ini. Universitas Andalas sebagai universitas tertua diluar pulau Jawa, dimana smpai hari ini Unand masih termasuk universitas terbaik 1 di Sumatra. Banyak anak-anak dari provinsi tetangga yang sekolah ke Padang.
Tidak hanya Unand UNP juga sudah bertransformasi menjadi salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Sumatra, demikian juga berkembangnya UIN Imam Bonjol, UBH, Unbrah, UPI YPTk, Unes, Universitas Adzkia, Universitas Prima Nusantara , Universitas Fort de Kock dsbnya juga banyak diminati. Pesantren dan sekolah2 Islam di Sumbar banyak diminati oleh provinsi tetangga.ini adalah sebuah kebanggaan dan prestasi Sumatra Barat dalam bidang sumber daya manusia.
Makanya wajar jika Indeks pembangunan manusia Sumbar trmasuk nomor 7 yang tertinggi di Indonesia. Banyak yg bertanya apa itu IPM? indikator IPM itu yaitu : tingkat kesehatan/usia harapan hidup, tingkat pendidikan (rata2 lama sekolah) dan ekonomi ( standar hidup layak, pendapatan perkapita dsbnya). Nilai IPM ini diukur berdasarkan penelitian dan data statistik. Maka IPM Sumbar berada pada tahun 2025 angka 77.27 point, baik dari tahun 2026 : 76.43, berada pada peringkat 6 Nasional. Masuk kategori Tinggi. Diatas Riau ; 76.31, Jambi : 75.13, Bengkulu : 75.68, bahkan diatas Sumut : 76.47, Sumsel : 74.76 dan Aceh : 76.23.
Dari segi pertumbuhan ekonomi kita memang lebih rendah sedikit dari Riau. Kita lihat data tahun 2020 : -1.12 %, Tahun 2021 : 3.36 %. Tahun 2022 : 4.55 persen. Tahun 2023 : 4.21 persen. 2024 : 3.52 persen. 2025 : 4.79 persen. Di semester 1 : 2026 mencapai 4.82 persen. Jika kita bandingkan dengan data Sumbar,
thn 2020 minus -1.61 %. Namun di Tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Sumbar kembali menguat menjadi 3.29%. Tahun 2022 naik lagi 4.36%. Tahun 2023 naik lagi 4.62%. Tahun 2024 sedikit melambat ke 4.36% akibat dinamika Global. Dan tahun 2025 melambat lagi ke 3.37% akibat tingginya import luar negeri. Dan ditahun 2026 sementara menguat kembali ke 4.78% di semester. Artinya dengan APBD hampir 2 x lipat nya pertumbuhan ekonomi Riau tidak sedemikian tingginya sehingga dikatakan Sumbar jauh tertinggal. Jadi ungkapan yang mengatakan Sumbar jauh tertinggal dari Riau adalah sesuatu yang tidak sesuai data dan fakta atau berlebihan.
Berikutnya jika kita bandingkan dari tingkat kemiskinan di Sumatera berdasarkan data BPS . Makantingkat kemiskinan Sumbar di tahun 2025 : 5.31 persen, sedang kan di Riau tingkat kemiskinan mencapai 6.30 persen. Bengkulu lebih tinggi lagi mencapai 11.88 persen. Aceh : 12.22 persen. Sumut : 7.24 persen. Jambi : 6.89 persen. Sumsel : 9.85 persen. Lampung : 9.66 persen. Bahkan tingkat kemiskinan Sumbar juga lebih rendah dibandingkan Jawa Barat yang mencapai 6.78 persen. Jadi apakah benar data yang menunjukkan bahwa Sumbar lebih tertinggal dibandingkan tetangga di pulau Sumatera ini?mari kita lihat dengan objektif dan hati yang jernih bebas dari tendensius apalagi motif2 lainnya.
Berikutnya kita bandingkan pula dari aspek Gini Ratio atau Tingkat pemerataan ekonomi dan pendapatan di Maret tahun 2026. Gini Ratio menggambar kan data jika makin kecil angkanya makin baik yg artinya jurang, gapnatau perbedaan antara yang kaya dan miskin tidak jauh atau kecil. Gini Ratio Sumbar THN 2026 : 0.285. Riau : 0.301. Bengkulu: 0.340. Jambi : 0.305. Sumsel : 0.285. Lampung: 0.290. Aceh : 0.275 dan Sumut : 0.278. jika kita lihat data BPS diatas Tingkat pemerataan di Sumbar lebih baik dibandingkan Riau,Jambi Bengkulu , Lampung. Hanya kalah dri Aceh dan Sumut. Jadi apakah betul narasi yang menyatakan bahwa Sumbar jauh tertinggal dari Provinsi tetangga??
Artinya dari data-data ini kita melihat secara objektif bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar memang belum tertinggi tapi distribusi hasil pembangunan lebih merata.
Berikutnya dari segi PDRB perkapita atau pendapatan penduduk perkapita/tahun 2025. Riau : Rp. 176.39 juta. Jambi : Rp. 92.79 juta. Sumbar : Rp. 59.65 juta. Bengkulu : 52.31 juta.. Lampung : 55.01. Sumut : 78.31 juta. Aceh : 44.46 juta. Dari data di atas kita melihat bahwa Sumbar memang lebih rendah PDRB nya dibandingkan Riau, Sumut, Jambi, tapi lebih tinggi dibandingkan Aceh, Bengkulu dan Lampung. Artinya Sumbar masih berada dalam level menengah tidak level paling bawah. Kekuatan PDRB Riau misalnya ditopang oleh sumber daya Migas dan energi tadi. Tapi Aceh yg juga penghasil sumber daya Migas Sepri Gas alam ternyata PDRB nya jga masih dibawah Sumbar di tahun 2025. Termasuk Bengkulu yg terdekat, dan Lampung yg lebih dekat ke Jawa atau ujung Sumatera.
Dari aspek NTP atau Nilai Tukar Petani tahun 2025. Aceh : 123.47..sumut : 149.33. sumbar : 127.94. Riau: 190.1. Jambi : 171.45. Sumsel : 127.16. Bengkulu :202.74. Lampung: 129.32. Babel :151.79. Kepri : 104.64. dari data di atas NTP Sumbar memang dibawah Rau, Jambi, Bengkulu, Babel, Sumut dan Sdikit dibawah Lampung. Tapi Sumbar diatas Aceh, Sumsel, dan Kepri. Dan yang menarik nilai NTP Sumbar jauh diatas Provinsi Jawa Barat yaitu 114.69. Jawa Tengah : 114.79. DI Jogjakarta: 107.36. dan Jatim 113.29. Arti nya secara umum NTP di pulau Sumatera lebih tinggi di bandingkan pulau Jawa . Sumatera Barat berds di tengah sumatera dan tidak berada pada posisi paling bawah atau tertinggal sebagaimana narasi negatif yg diungkapkan selama ini.
Dari tingkat pengangguran terbuka di tahun 2026 berdasarkan data BPS di bulan Februari. Aceh : 5.88 persen. Sumut : 5.01 persen. Sumbar : 5.51 persen. Riau ; 4.09 persen. Jambi : 3.99 persen. Sumsel 3.59 persen. Bengkulu: 3.23 persen. Lampung; 3.95 persen. Kepri : 6.87 persen. Dari data ini kita melihat bahwa tingkat pengangguran tertinggi di pulau Sumatera ada di provinsi Kepri dan Aceh. Menyusul Sumbar, Sumut. Riau bahkan lebih tinggi penganggurannya di bandingkan jambi, Sumsel, bengkulu, dan Lampung. Yang terendah justru di Bengkulu hanya 3.23 persen. Jika kita bandingkan juga dgn pulau Jawa seperti Jawa Barat tingkat pengangguran nya lebih tinggi: 6.64 persen. Banten : 6.59 persen bahkan Jakarta 6.03 persen. Dari data ini kita melihat bahwa tingkat pengangguran Sumbar mmng cukup Tinggi tapi masih lebih rendah dibandingkan Kepri dan Aceh,apalagi dibandingkan dgn pulau Jawa seperti Jaba, Banten dan DKI. Jika dicermati 3 provinsi yg terkenda banjir bandang besar kemarin yaitu Aceh, Sumut dan Sumbar, tingkat pengangguran terbukanya diatas 5 persen. Sangat mungkin ada pengaruh dampak kehancuran lahan pertanian, perkebunan, rumah tempat tinggal, pasar, toko dan sebagai nya akibat banjir bandang tersebut. Yang mencapai Kerugian di 3 Provinsi tersebut ratusan triliun.
Ada pula data yang menarik bahwa pada quartal ke II tahun 2026 ini akomodasi dan makan minum disumbar tumbuh 17.57 persen. Menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata, hotel, restoran, transportasi, UMKM dan Ekonomi kreatif berkembang dan berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Sumbar. Artinya Sumbar tidak perlu meniru model pertumbuhan ekonomi Riau.. Sumbar bisa membangun model pertumbuhan ekonomi berbasis human capital, tourism, agroindustri,dan creative economy.
Maka berdasarkan data-data diatas, Apakah memang Sumatera Barat jauh tertinggal dibandingkan provinsi lain di pulau Sumatera atau Jawa sekalipun?? Kalau Kita lihat secara objektif jawabnya Jelas Tidak!!. Memang di beberapa sisi masih terdapat kekurangan. Namun kita dapat menyimpulkan berdasarkan data bukan berdasarkan kirologi atau kira2 ataupun tendensius ” Sumbar bukan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Sumatera tetapi salah satu provinsi dengan kualitas pembangunan manusia dan pemerataan terbaik di Sumatera yang ditandai dengan IPM tertinggi, Gini Ratio terendah, kemiskinan terendah, pendidikan kuat, potensi pariwisata dan ekonomi kreatif sangat Besar.
Bagiamana menurut Bapak/ibu saudara semuanya?? Kenapa penelitian dan perbandingan data ini kami lakukan?karena kami tidak ingin Ranah Minangkabau Provinsi yg telah melahirkan banyak pejuang kemerdekaan, para pahlawan bangsa, pemikir, kritikus, akademisi, pedagang sukses di rantau dikatakan sudah jauh tertinggal bahkan terisolir dibandingkan daerah lainnya. Karena persoalan persoalan atau kepentingan Politis sesaat. Memang masih banyak PR dan kekurangan yg menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama untuk menyelesaikan dan membangun Sumbar ke depan.
Jangan sampai narasi narasi kebencian yang mengadu domba masyarakat yang mengatakan seolah tidak ada pembangunan di Sumatera Barat, kemudian mencari kambing hitam karena Sumbar itu oposisi, para pemimpin nya tidak bekerja, pdhal pemimpin Sumbar ini tidak hanya sendiri, ada Gubernur, Bupati dan Walikota yg memiliki wilayah, Ada anggota legislatif dari pusat sampai ke daerah. Semuanya bertugas dgn fungsi masing-masing. Legislatif pusat berkewajiban memperjuangkan anggaran pembangunan sumbar di APBN, bertarung ide dan gagasan di kementerian, begitu juga Gubernur, Bupati dan Walikota, punya andil bersama utk membangun daerah.
Kalau seandainya sumbar dikatakan gagal dan tertinggal, maka kita tidak bisa mencari kambing hitam satu pihak saja, apakah Gubernur nya yang salah, Bupati atau walikota nya yg TDK becus, atau anggota dewan nya yg 4 D sebagaimana sindiran masyarakat ( Datang, Duduk, Diam, Dapat Duit). Semuanya adalah tanggung jawab bersama. Seorang negarawan tdak akan menepuk dada dan mencari kambing hitam. Tapi mencari solusi dan beraksi walaupun kadang tidak banyak orang tahu. Jangan sperti kata pepatah “menepuk air didulang terpercik muka sendiri”. Wallahu alam bisshawab
Boy Hadi Kurniawan – Direktur Consist (Center for Education Training and Strategic Studies)