Sumber Foto: Reuters/Tom Nicholson
JAKARTA, pentingbanget.com — Pemerintah Inggris mengambil langkah tegas dengan berencana menata ulang (reset) hubungan diplomatiknya dengan Israel. Kebijakan baru ini berfokus pada dukungan yang lebih aktif terhadap Palestina, termasuk rencana pemblokiran perdagangan barang dan jasa yang berasal dari permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.
Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, dijadwalkan mengumumkan arah kebijakan tersebut secara resmi pada Selasa (8/9/2026). Seperti disunting dari laporan Warta Ekonomi, larangan yang digagas tidak hanya menyasar barang fisik, tetapi juga mencakup sektor jasa, pembiayaan, hingga iklan yang terafiliasi dengan proyek permukiman Israel di Tepi Barat.
Langkah berani pemerintahan Partai Buruh ini diambil demi menegaskan kembali dukungan Inggris terhadap two-state solution (solusi dua negara) serta penghormatan pada hukum internasional. Pemerintah Inggris menilai ekspansi permukiman Israel—termasuk proyek E1 di timur Yerusalem—makin mengancam prospek pembentukan negara Palestina merdeka karena berisiko membelah wilayah Tepi Barat menjadi dua.
Selain itu, kebijakan pelarangan perdagangan ini sejalan dengan fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024 yang menegaskan bahwa seluruh negara di dunia dilarang membantu atau melanggengkan pendudukan ilegal Israel di tanah Palestina.
Sikap tegas Inggris langsung memicu reaksi keras dari jajaran pejabat tinggi Israel dan sekutunya. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, merespons panas rencana tersebut dan mendesak tindakan balasan yang ekstrem.
“Usir duta besar Inggris malam ini juga!” tegas Smotrich.
Tak cuma dari internal Israel, kecaman juga datang dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, yang menuding pemerintahan baru Inggris diliputi kebencian terhadap kelompok Yahudi. Padahal, total nilai perdagangan barang dan jasa antara Inggris dan Israel pada tahun 2025 tercatat mencapai 6 miliar poundsterling, yang kini berada di ambang ketidakpastian bergantung pada dinamika respons diplomasi kedua negara.
Di sisi lain, keputusan Menlu Ed Miliband untuk memperketat posisi diplomasi ini mendapat angin segar dari publiknya sendiri. Berdasarkan jajak pendapat Opinium yang dirilis The Guardian, mayoritas warga Inggris mendukung kebijakan pembatasan ekonomi ini. Sebanyak 46 persen responden menyetujui larangan perdagangan produk dari permukiman ilegal Israel, berbanding jauh dengan 18 persen warga yang menolak. (TI)
