BEKASI, pentingbanget.com – Peringatan sangat keras baru saja dikeluarkan oleh orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Buat para oknum yang masih hobi melakukan praktik pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme di kawasan industri, siap-siap saja berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara blak-blakan menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi tindakan kriminal yang merusak iklim investasi di Tanah Air. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kapolri saat menghadiri acara Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang berlokasi di jantung industri Jawa Barat, yakni Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (11/9/2026).
Di hadapan ribuan buruh dan perwakilan perusahaan, Jenderal Listyo Sigit meminta seluruh jajarannya di kepolisian untuk bergerak cepat dan responsif menindaklanjuti setiap laporan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat perputaran roda ekonomi dan dunia usaha.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang menemukan premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu masuk ke Indonesia,” tegas Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Keamanan Stabil, Dana Ratusan Triliun Mengalir Deras
Bukan tanpa alasan Kapolri menaruh perhatian ekstra pada sektor keamanan industri. Di era ekonomi global yang penuh ketidakpastian saat ini, stabilitas keamanan di dalam negeri adalah fondasi paling krusial. Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif tidak hanya memberikan rasa aman bagi para buruh yang mencari nafkah setiap hari, tetapi juga menjadi magnet utama yang memperkuat kepercayaan para pemodal asing maupun lokal.
Apalagi, Indonesia saat ini sedang seksi-seksinya di mata dunia sebagai destinasi utama investasi. Daya tarik ini ditopang oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang super masif, serta agresifnya program hilirisasi di berbagai sektor strategis nasional.
Bukti nyatanya bisa dilihat dari aliran dana investasi yang masuk. Besarnya potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester pertama 2026. Pada periode sama, Jawa Barat mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp138 triliun.
Capaian Jawa Barat pada periode tersebut tercatat sebesar Rp76,8 triliun. Kondisi itu memperlihatkan besarnya peran Kabupaten Bekasi dalam aktivitas investasi dan industri daerah.
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang menopang capaian investasi Jawa Barat tersebut. Realisasi investasinya mencapai Rp31,7 triliun pada triwulan pertama 2026 atau 41,29 persen dari capaian Jawa Barat.
Angka di Bekasi ini sangat fenomenal karena menyumbang 41,29 persen dari total capaian investasi Jawa Barat di triwulan pertama (Rp76,8 triliun). Fakta ini semakin menegaskan status Kabupaten Bekasi sebagai “tulang punggung” aktivitas industri dan perekonomian, yang tentunya wajib dijaga dari gangguan para preman tengik.
Pengusaha Wajib Taat Aturan, Penuhi Hak Pekerja!
Menariknya, Kapolri Listyo Sigit tidak hanya berdiri membela kepentingan para pemilik modal. Ia dengan tegas memberikan pesan menohok kepada pihak perusahaan. Polri memang siap memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar pabrik bisa beroperasi dengan aman, namun perusahaan juga memiliki kewajiban mutlak yang tidak boleh dilanggar.
Kondusivitas investasi, menurut Listyo Sigit, tidak hanya bergantung pada hilangnya premanisme, tetapi juga pada bagaimana manajemen perusahaan memperlakukan karyawannya. Perusahaan diwajibkan untuk patuh pada regulasi negara, memenuhi seluruh hak dan kesejahteraan pekerja, serta membangun hubungan industrial yang berkeadilan dan manusiawi.
“Pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan dalam menjaga keberlangsungan kegiatan industri. Perusahaan membutuhkan pekerja produktif, sedangkan pekerja memerlukan perusahaan sehat sebagai sumber penghidupan,” ujar jenderal bintang empat tersebut.
Oleh karena itu, jika terjadi gesekan atau perselisihan ketenagakerjaan, Kapolri mendorong agar semua pihak mengutamakan jalur komunikasi dan musyawarah. Perbedaan pendapat atau tuntutan tidak boleh dibiarkan memanas hingga menjadi konflik terbuka yang berujung pada kerugian bagi pihak pekerja, lumpuhnya operasional perusahaan, hingga rusaknya ekosistem ekonomi daerah.
Sinergi Tiga Pilar Penentu Masa Depan Industri
Acara Konsolidasi Akbar FSPMI di Bekasi ini sendiri berlangsung sangat masif, dihadiri oleh tak kurang dari 2.000 pekerja yang mewakili sekitar 1.200 perusahaan di kawasan MM2100 dan sekitarnya. Kehadiran Kapolri di tengah-tengah lautan pekerja metal ini menjadi simbol pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Sinergi yang solid antara pemerintah (termasuk aparat penegak hukum), pengusaha, pekerja, dan serikat buruh adalah resep utama untuk merawat lingkungan industri agar tetap sehat. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk sekadar menciptakan rasa aman, tetapi lebih jauh lagi diharapkan mampu melahirkan hubungan kerja yang menjunjung tinggi keadilan, sekaligus memupuk iklim investasi yang memberikan manfaat ekonomi secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (TI)
