JAKARTA, pentingbanget.com – Buat kamu para pencinta hidangan laut atau seafood, pernah terpikirkan siapa pahlawan sebenarnya di balik ikan bakar atau sushi enak yang kamu makan setiap hari? Jawabannya jelas: para nelayan kecil dan tradisional. Nah, kabar baiknya, komitmen negara kita untuk melindungi nasib para nelayan kecil ini baru saja mendapat sorotan besar dan apresiasi di kancah internasional.
Indonesia resmi mencetak sejarah membanggakan dengan menjadi satu dari hanya tujuh negara di dunia (dari total sekitar 151 negara) yang sukses meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK). Rencana aksi strategis ini merupakan wujud tindak lanjut dari Pedoman Sukarela Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang sejatinya sudah diadopsi sejak tahun 2014 silam.
Hebatnya lagi, keberhasilan peluncuran RAN-PPSK ini langsung dibawa dan dipamerkan dalam forum maritim bergengsi dunia, yakni pertemuan Committee Fisheries (COFI) ke-37 di Roma, Italia, beberapa waktu lalu. Momen ini menjadi bukti konkret bahwa Indonesia tidak hanya pandai beretorika soal potensi maritim, tetapi benar-benar serius membangun tata kelola perikanan yang memihak langsung pada rakyat kecil di pesisir.
5 Fokus Utama: Dari Digitalisasi hingga Keselamatan Nyawa Nelayan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lotharia Latif, membeberkan bahwa RAN-PPSK ini bukan sekadar dokumen tebal di atas meja birokrasi. Program ini dieksekusi dengan pendekatan ekosistem (EAFM) yang menggabungkan aspek ekologi, sosial, ekonomi, hingga penguatan kelembagaan nelayan itu sendiri. Agar pelaksanaannya terukur dan berdampak, implementasi RAN-PPSK ini difokuskan pada lima prioritas utama yang bakal langsung mengubah nasib nelayan secara nyata di lapangan.
Prioritas pertama berfokus pada tata kelola sumber daya dan akses yang aman. Pemerintah berkomitmen memastikan nelayan kecil memiliki perlindungan, hak, dan akses yang jelas terhadap sumber daya laut, sehingga mereka tidak perlu lagi bersitegang atau tersingkirkan oleh ekspansi kapal-kapal penangkap ikan skala industri besar. Sejalan dengan hal tersebut, aspek peningkatan alat produksi dan keselamatan juga menjadi prioritas kedua yang tak kalah penting. Lewat rencana aksi ini, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi nelayan tradisional yang terpaksa melaut dengan perahu atau alat seadanya, karena keselamatan nyawa mereka di tengah ombak kini menjadi prioritas mutlak yang harus difasilitasi negara.
Selanjutnya, pada prioritas ketiga, pemerintah mendorong penguatan data dan digitalisasi agar nelayan tradisional bisa segera beradaptasi dan go digital. Pemanfaatan teknologi akan dioptimalkan secara masif, mulai dari pencatatan hasil tangkapan secara akurat hingga kemampuan membaca prakiraan cuaca berbasis satelit agar hasil melaut jauh lebih maksimal.
Sementara itu, pada prioritas keempat yang menyoroti sisi kesejahteraan ekonomi, program ini menjamin adanya pembangunan sosial serta akses permodalan yang ramah nelayan. Langkah strategis ini diambil untuk membuka keran pembiayaan yang mudah dan murah, agar nelayan kita tidak lagi tercekik lilitan utang dari para tengkulak yang merugikan.
Sebagai penyempurna di prioritas kelima, pemerintah menargetkan penguatan rantai nilai pascapanen. Fokus utamanya adalah menjamin tersedianya fasilitas memadai agar ikan hasil tangkapan nelayan tetap segar saat tiba di darat dan memiliki nilai jual yang stabil di pasaran. Hal ini diharapkan bisa mengakhiri tragedi hasil tangkapan yang membusuk atau dihargai sangat murah hanya karena minimnya fasilitas pendingin (cold storage) di kawasan pesisir.
“RAN-PPSK di Indonesia juga terbuka untuk dievaluasi dan disempurnakan. Kami melibatkan seluruh pemangku kepentingan di masyarakat agar kebijakan ini bisa terus menyesuaikan dengan kebutuhan nyata nelayan skala kecil di lapangan,” jelas Lotharia Latif dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
KNTI Pasang Badan Lawan Aturan WTO yang Merugikan
Meski pemerintah sudah memiliki cetak biru yang matang, tantangan berat justru datang dari kebijakan global. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, memberikan peringatan keras terkait manuver World Trade Organization (WTO). Saat ini, WTO terus mendorong agenda pembatasan subsidi perikanan global dengan dalih mencegah penangkapan ikan berlebih (overfishing).
Niatnya mungkin baik untuk kelestarian lingkungan, tetapi Dani menilai aturan pukul rata ini bakal sangat menyengsarakan nelayan kecil di negara berkembang seperti Indonesia yang masih sangat bergantung pada subsidi BBM dan perahu dari pemerintah.
“Jika kesepakatan ini disetujui, hal tersebut justru akan melemahkan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak nelayan skala kecil. Kesepakatan WTO tidak boleh membatasi ruang kebijakan negara untuk terus mengalokasikan subsidi bagi nelayan kecil kita!” tegas Dani.
Untuk memperkuat perlawanan dan advokasi ini, Dani bahkan menginisiasi terbentuknya SEAFNET (Southeast Asia Small-scale Fishers Network). Ini adalah sebuah jejaring regional yang mempertemukan berbagai organisasi nelayan kecil se-Asia Tenggara untuk bersatu dan menyuarakan hak-hak mereka di level global.
Mengapa Nelayan Kecil Begitu Krusial bagi Negara?
Bagi yang bertanya-tanya mengapa nasib nelayan kecil ini harus dibela mati-matian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan jawaban telaknya saat berpidato di sidang COFI ke-37. Berdasarkan data KKP, sekitar 90 persen nelayan di Indonesia adalah nelayan tradisional. Luar biasanya, kelompok mayoritas inilah yang justru menyumbang 90 persen dari total produksi perikanan tangkap nasional. Artinya, jika ekonomi nelayan kecil hancur, ketahanan pangan laut Indonesia juga dipastikan bakal ikut lumpuh.
Sebagai bentuk keberpihakan yang nyata, Menteri Trenggono juga memaparkan program andalan kementeriannya, yakni Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang khusus untuk membangun kawasan permukiman nelayan yang terintegrasi, sehat, dan modern demi mendongkrak kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan di pesisir Nusantara, sekaligus memastikan roda ekonomi kelautan kita tetap berputar kencang. (TI)
