JAKARTA, pentingbanget.com – Drama perpolitikan di Amerika Serikat (AS) makin panas. Menjelang perhelatan Pemilihan Umum Sela (midterm elections) yang bakal digelar secara serentak pada November 2026 mendatang, tensi persaingan antar kubu politik makin memuncak. Kabar paling baru di kancah politik global, Presiden Donald Trump baru saja menelan pil pahit. Upaya hukum mati-matiannya untuk membatasi sistem pemungutan suara melalui pos (mail-in voting) resmi diadang oleh palu hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Penolakan dari lembaga peradilan tertinggi di Negeri Paman Sam ini menjadi sebuah plot twist yang cukup mengejutkan. Keputusan krusial tersebut dikeluarkan pada hari Senin (14/9/2026), tepat di saat mesin politik Partai Republik sedang dipanaskan untuk merebut kendali kongres di bulan November. Putusan ini otomatis memblokir permohonan Trump yang sebelumnya ngotot ingin mencabut perintah pengadilan tingkat lebih rendah yang menghalangi usahanya.
Tuntutan Ditolak Mayoritas Hakim, Hanya Dua yang Membela
Buat kamu yang belum tahu, struktur Mahkamah Agung AS itu diisi oleh sembilan orang hakim agung (justices) yang punya kekuasaan absolut dalam menentukan arah hukum negara. Dalam persidangan yang membahas tuntutan Donald Trump ini, mayoritas hakim sepakat untuk menolak mentah-mentah permohonan pembatasan surat suara via pos tersebut.
Tercatat, hanya ada dua dari total sembilan hakim agung yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Kekalahan telak di ruang sidang ini tentu menjadi pukulan telak bagi strategi kampanye kubu konservatif yang sejak awal selalu menjadikan isu keamanan voting melalui pos sebagai senjata utama mereka untuk mendelegitimasi proses pemilu.
Ironi Mahkamah Konservatif dan Pandangan Brett Kavanaugh
Hal yang bikin publik makin syok adalah fakta bahwa komposisi Mahkamah Agung AS saat ini sejatinya sangat didominasi oleh deretan hakim berhaluan konservatif—beberapa di antaranya bahkan ditunjuk langsung oleh Trump sendiri di masa lalu. Namun, dominasi konservatif ini nyatanya tidak serta-merta membuat langkah Trump mulus begitu saja. Salah satu hakim konservatif paling berpengaruh, Brett Kavanaugh, secara mengejutkan justru menyatakan dukungannya terhadap keputusan mayoritas yang menolak permohonan Trump.
Sikap Kavanaugh ini bukan berarti ia membenci ide Trump, melainkan lebih menitikberatkan pada persoalan logistik dan urgensi waktu (timing). Ia menilai, secara fundamental, rencana Trump untuk membatasi pemungutan suara melalui pos sebenarnya masih mungkin dinilai sah secara hukum dalam jangka panjang. Tapi kalau dipaksakan sekarang, itu akan menjadi mimpi buruk birokrasi.
“Pejabat pemilihan umum tingkat negara bagian dan daerah tidak memiliki cukup waktu untuk menerapkan aturan tersebut secara wajar sebelum pemilihan berlangsung,” tegas Kavanaugh dalam catatan pendapatnya, sebagaimana dilansir dari laporan AFP pada Selasa (15/9/2026).
Kenapa Donald Trump ‘Anti’ Banget Sama Voting via Pos?
Bagi kalangan anak muda, Gen Z, kaum pekerja mobilitas tinggi, dan Milenial di Amerika, mail-in voting itu adalah life hack demokrasi yang mempermudah mereka menyalurkan hak suara tanpa harus bolos kerja atau antre berjam-jam di bilik suara. Praktik ini sudah lazim dilakukan di berbagai negara bagian sejak bertahun-tahun lalu.
Namun, di mata Donald Trump dan para pendukung setianya, metode pemungutan suara dari jarak jauh ini dianggap sebagai sarang kecurangan massal. Trump berulang kali mengklaim—meski kerap tanpa bukti yang solid—bahwa surat suara via pos sangat rentan dimanipulasi, dicuri, atau dipalsukan oleh kubu lawan politiknya. Oleh karena itu, ia terus bermanuver lewat jalur hukum untuk membatasi atau mempersulit akses warga negara dalam menggunakan fasilitas ini.
Dampak Signifikan Jelang Pemilu Sela November 2026
Putusan mutlak dari Mahkamah Agung AS ini pada akhirnya membuat upaya Donald Trump untuk mengubah peta aturan main jelang Pemilihan Umum Sela bulan November kembali menemui jalan buntu. Dengan waktu yang makin mepet, mustahil bagi otoritas pemilu di berbagai negara bagian untuk merombak infrastruktur voting mereka.
Kini, jutaan warga Amerika Serikat bisa bernapas lega karena mereka tetap diizinkan menggunakan metode pemilihan melalui pos dengan aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Bagi Donald Trump, ia dan tim kampanyenya harus segera mencari strategi baru untuk meraup suara, alih-alih terus-terusan mengandalkan perdebatan regulasi surat suara yang sudah terbukti gagal di meja hijau. Tensi politik AS dipastikan bakal makin brutal dan menarik buat kita pantau sampai hari pencoblosan nanti! (MS)
