JAKARTA, pentingbanget.com – Dinamika perpolitikan di Senayan belakangan ini kembali menghangat dan pastinya sangat menarik untuk kita cermati bersama. Isu paling krusial yang saat ini tengah digodok oleh para elite partai politik adalah rencana Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu, yang secara spesifik menyoroti angka parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen. Wacana untuk menaikkan ambang batas menjadi 5% rupanya memicu berbagai manuver dan silang pendapat, bahkan di dalam lingkaran internal koalisi pemerintahan sekalipun.
Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu partai yang sikap politiknya paling disorot terkait isu ini. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), akhirnya angkat bicara untuk meredakan tensi perdebatan. Alih-alih memberikan penolakan mutlak, Zulhas memilih jalur diplomasi yang lebih elegan dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat antarpartai koalisi.
Zulhas Kedepankan ‘Musyawarah Mufakat’ Demi Soliditas Koalisi
Pernyataan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Zulhas di sela-sela kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 PAN yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, pada Jumat (18/9/2026). Di hadapan awak media, Menteri Perdagangan ini menegaskan bahwa PAN sangat menjunjung tinggi kekompakan koalisi, terutama hubungannya dengan Partai Gerindra dan mitra politik lainnya.
“Iya, kita begini. Ya. Kita kan koalisi ya, dengan teman-teman Gerindra dan lain-lain. Kita yang penting musyawarah mufakat,” tegas Zulhas saat dimintai tanggapan mengenai wacana kenaikan PT menjadi 5%.
Sebagai partai yang mengakar pada nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, Zulhas menjamin bahwa PAN tidak akan menjadi batu sandungan bagi koalisi. Apabila seluruh pimpinan partai koalisi telah menyepakati satu angka mutlak secara bulat, maka PAN dipastikan akan tunduk dan mengikuti arus kesepakatan tersebut demi menjaga stabilitas politik.
“Ya kan, aslinya kita ini kan kekeluargaan, gotong-royong, musyawarah mufakat. Kami apa saja kalau disepakati, kami ikut. Termasuk soal PT, kami ikut. Tapi harus ada kesepakatan bersama. Itu aja. Itu yang paling penting ya,” tambahnya. Ia kemudian memberikan kepastian final, “Ya, asal kesepakatan bulat, kami oke. Kami setuju.”
Sikap PAN Sebelumnya: Tolak Keras Demi Patuhi Putusan MK
Menariknya, pernyataan Zulhas ini seolah menjadi jalan tengah setelah sebelumnya PAN secara institusional menyatakan keberatan yang cukup keras terhadap wacana kenaikan tersebut. Hanya sehari sebelumnya, tepatnya pada Kamis (17/9/2026), Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, secara vokal menolak wacana ambang batas 5% tersebut.
Viva Yoga dengan tegas menampik asumsi bahwa penolakan PAN didasari oleh ketakutan tidak lolos ke Senayan. Ia justru mengingatkan publik akan rekam jejak panjang partai berlambang matahari putih tersebut, yang tidak pernah absen mengamankan kursi legislatif sejak era reformasi.
“PAN berkeberatan jika parliamentary threshold (PT) naik lebih dari 4%. Sikap PAN bukan karena khawatir tidak lolos mendapatkan kursi DPR RI, karena sejak Pemilu 1999 sampai 2024 PAN terbukti selalu lolos ke Senayan,” jelas Viva Yoga dengan penuh rasa percaya diri.
Alasan fundamental penolakan PAN saat itu murni didasarkan pada kepatuhan terhadap konstitusi negara. Viva Yoga menyoroti bahwa upaya menaikkan ambang batas berpotensi besar menabrak keputusan hukum tertinggi yang sudah ditetapkan. “Bagi PAN, jika ada kenaikan nilai PT lagi maka hal itu akan cenderung bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang PT,” paparnya lebih lanjut.
Pertemuan Rahasia Elite Koalisi: Gerindra Sepakat di Angka 5%
Wacana angka 5% ini nyatanya bukan sekadar rumor semata. Konfirmasi mengenai hal ini datang langsung dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Pada hari Rabu (16/9/2026), di kompleks parlemen Senayan, Sugiono membeberkan fakta bahwa telah terjadi pertemuan strategis tingkat tinggi yang melibatkan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintahan.
Dalam pertemuan krusial tersebut, Partai Gerindra yang diwakili oleh Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, secara prinsip telah menyepakati angka ambang batas 5% dalam pembahasan RUU Pemilu.
“Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum-ketua umum partai ya berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan mengenai hal-hal yang yang perlu dibicarakan dalam rangka undang-undang pemilu,” ungkap Sugiono memberikan transparansi kepada publik.
Lebih jauh, Sugiono juga mengklaim bahwa partai-partai besar lainnya dalam koalisi sudah berada dalam satu frekuensi yang sama. Meskipun enggan berbicara mewakili partai lain secara resmi, ia menyebut bahwa partai-partai raksasa telah memberikan sinyal positif.
“Tapi satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5%. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati,” tutupnya mantap.
Dengan dinamika yang bergeser begitu cepat, publik kini menanti apakah angka 5% ini benar-benar akan disahkan dalam revisi undang-undang. Jika terwujud, aturan ini dipastikan akan menjadi “saringan alam” yang sangat kejam bagi partai-partai menengah dan partai baru yang bermimpi untuk berkantor di Senayan pada pemilihan umum berikutnya. (TI)
