JAKARTA, pentingbanget.com – Siapa sangka, lembaga yang biasanya terdepan saat bencana datang malah jadi sorotan KPK! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026). Total ada 14 orang yang diamankan, dan salah satunya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian. Wah, serius nih!
Dikutip dari detik.com, Ketua KPK Setyo Budiyanto sudah mengonfirmasi operasi senyap ini. “Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan,” ungkap Setyo namun belum buka-bukaan soal siapa saja mereka dan kasus apa yang diusut.
14 Orang Diamankan, Sestama BNPB Ikut Kena
Soal angka dan nama, datangnya dari Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia, ke-14 orang itu terdiri dari Sestama Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan beberapa pihak dari swasta.
“Terkonfirmasi bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi,” jelas Budi dikutip dari Liputan6.com. Para pihak itu diamankan di beberapa lokasi di Jabodetabek, mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, sampai Bekasi.
Selain Rustian, KPK belum membuka identitas yang lain. Jadi, untuk sementara jangan keburu menebak-nebak ya!
Uang Rp1,4 Miliar dan Emas Ikut Disita
KPK juga nggak datang dengan tangan kosong. CNN Indonesia melaporkan, tim mengamankan uang tunai sekitar Rp1,4 miliar plus logam mulia.
Pada Rabu (14/10/2026), Budi menjelaskan angka itu masih sementara. Ia mengatakan bahwa untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar. Soal berapa banyak emas yang disita, tim masih menghitungnya. Bisa saja angkanya berubah, jadi stay tuned!
Diduga Terkait Dana Siap Pakai untuk Bencana
Terus, kasusnya soal apa? Berdasarkan keterangan Budi, penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Salah satu yang disorot adalah pengadaan yang memakai dana siap pakai untuk kebencanaan.
Biar jelas, dana siap pakai itu uang yang disiapkan pemerintah untuk penanganan darurat bencana. Idealnya, uang ini cepat sampai ke warga yang lagi kesusahan. Makanya, dugaan penyimpangan di pos ini bikin publik ngelus dada.
Tapi tahan dulu. Budi menegaskan perkaranya masih akan didalami, dan semua masih berstatus dugaan. Sesuai KUHAP, KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Sebelum itu, mereka masih berstatus terperiksa. Pimpinan KPK dijadwalkan menggelar rapat perkara pada Selasa malam untuk memutuskan status tersebut.
BNPB: “Kami Belum Tahu Apa-Apa”
Ada satu bagian yang bikin penasaran. Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengaku belum tahu apa-apa soal kabar OTT ini. Menurutnya yang pasti dari pagi sampai siang tidak ada OTT di kantor BNPB.
Sekilas terdengar bertolak belakang dengan KPK, tapi nggak juga. Menurut Liputan6.com, para pihak diamankan di berbagai titik di Jabodetabek, bukan cuma di satu kantor.
OTT ke-22 Tahun Ini, Daftarnya Makin Panjang
Kasus BNPB ini tercatat sebagai OTT ke-22 KPK sepanjang 2026. Kalau diputar mundur, tercatat OTT pertama terjadi pada 9–10 Januari soal dugaan suap pemeriksaan pajak. Setelah itu menyusul Wali Kota Madiun dan Bupati Pati.
Pada September, OTT ke-20 menyasar lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sekarang, giliran BNPB yang masuk daftar.
Kenapa Ini Penting Banget?
- Ini soal uang darurat bencana. Dugaannya menyangkut dana yang seharusnya buat membantu korban bencana.
- Pejabat tinggi ikut diamankan. Sestama BNPB masuk daftar 14 orang, meski statusnya belum ditetapkan.
- Barang bukti sudah di tangan KPK. Uang sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia disita, penghitungan masih jalan.
- OTT terus berlanjut. Ini OTT ke-22 di 2026, tanda penindakan KPK masih tancap gas.
Kasus ini jadi pengingat bahwa dana darurat harus diawasi ketat, karena menyangkut nyawa dan nasib orang banyak. Sekarang semua mata tertuju ke gelar perkara KPK dan pengumuman status para pihak. Yuk, kawal terus tanpa menghakimi sebelum bukti bicara. (TI)
