BUNGKU, pentingbanget.com – Proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2026 Kabupaten Morowali dipastikan tidak sekadar menjadi formalitas ketuk palu semata. Lima fraksi di DPRD setempat menyoroti tajam berbagai isu krusial, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, perlindungan lingkungan, hingga ketimpangan akses pendidikan di wilayah kepulauan.
Berbagai pandangan kritis ini disampaikan secara langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Morowali yang digelar pada Rabu (9/9/2026). Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Morowali Iriane Ilyas, Wakil Ketua I DPRD Morowali Moh. Ihwan Tayeb, serta jajaran terkait dari pemerintah daerah setempat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Morowali, Moh. Ihwan Tayeb, menegaskan bahwa perubahan APBD ini perlu disesuaikan dengan berbagai perkembangan terkini, termasuk realisasi pendapatan dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025.
“Berbagai pandangan fraksi ini perlu dijawab secara komprehensif oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari proses pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026,” ujar Ihwan Tayeb saat memimpin jalannya persidangan.
Secara umum, kelima fraksi sepakat menuntut agar APBD Perubahan ini benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Fraksi NasDem dan Fraksi Gerindra secara khusus meminta penyusunan target pendapatan yang realistis dan mendesak peningkatan kualitas belanja daerah.
Menyoroti isu lingkungan dan serapan anggaran, perwakilan Fraksi Gerindra menegaskan, “Kami berharap klarifikasi pemerintah daerah tidak berhenti pada jawaban administratif saja, tetapi harus menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan alokasi anggaran secara nyata.”
Sejalan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar mengingatkan bahwa perubahan APBD bukanlah sekadar dokumen pelengkap. Kedua fraksi ini memandang bahwa eksekutif dan legislatif dituntut untuk bersikap lebih adaptif.
“Perubahan APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen bersama eksekutif dan legislatif untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sisa waktu tahun anggaran 2026,” tegas juru bicara dari Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya.
Di sisi lain, sorotan tajam juga datang dari Fraksi Perindo yang mengkritisi isu ketimpangan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan. Mereka secara spesifik membawa isu kemanusiaan mengenai nasib 31 anak di Sambori Kepulauan yang hingga saat ini masih menantikan hadirnya fasilitas ruang kelas yang layak.
“RAPBD Perubahan merupakan proses politik anggaran yang menentukan arah pembangunan. Pemerataan akses pendidikan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan,” ungkap perwakilan Fraksi Perindo.
Setelah seluruh pandangan umum ini didengarkan dan dokumen resminya diserahkan kepada pihak eksekutif untuk dipelajari, kelima fraksi secara bulat menyatakan sikap setuju. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dipastikan akan terus dilanjutkan ke tahapan berikutnya untuk segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat Morowali. (TI)
