JAKARTA, sumbar.pks.id — Menstruasi adalah proses biologis alamiah yang pasti dilewati oleh setiap perempuan. Berangkat dari realita tersebut, Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Eko Yuliarti Siroj, mengambil langkah responsif dengan mendorong pemerintah untuk meninjau kembali pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pembalut.
Pada Selasa (03/11/2026), Eko menegaskan bahwa kebijakan perpajakan sudah seharusnya mempertimbangkan asas keadilan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, khususnya bagi perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.
“Menstruasi adalah proses alamiah yang dialami perempuan, bukan sesuatu yang bisa dipilih atau dihindari. Karena itu,pembalut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara rutin. Sudah semestinya negara memastikan kebutuhan tersebut dapat diakses secara layak dan terjangkau oleh setiap perempuan,” ujar Eko di Jakarta.
Bukan Sekadar Aturan Lama, Tapi Soal Keadilan
Politisi perempuan PKS ini sangat memahami bahwa aturan PPN efektif sebesar 11 persen untuk produk pembalut (yang masuk kategori Barang Kena Pajak) bukanlah kebijakan kemarin sore. Namun, menurutnya, aturan yang sudah lama berlaku bukan berarti anti-kritik dan tidak bisa dievaluasi,apalagi saat berbenturan dengan kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Bagi sebagian kalangan, pengeluaran rutin bulanan untuk membeli pembalut mungkin terkesan kecil dan tidak seberapa. Namun, realita di lapangan jauh lebih kompleks. Buat keluarga yang setiap hari harus memutar otak membagi penghasilan pas-pasan untuk urusan pangan, pendidikan, dan kesehatan harian, setiap tambahan pengeluaran pasti terasa membebani. Kondisi ini makin krusial jika dalam satu keluarga terdapat beberapa anak perempuan sekaligus.
Ancaman Nyata Kemiskinan Menstruasi
Lebih jauh, isu ini juga bersinggungan langsung dengan fenomena kemiskinan menstruasi (period poverty). Keterbatasan akses terhadap produk yang layak, fasilitas sanitasi yang buruk,dan minimnya edukasi bisa merusak kenyamanan, rasa percaya diri, hingga mengganggu fokus belajar anak perempuan di sekolah.
Oleh karena itu, Bipeka DPP PKS secara vokal menyuarakan agar pemerintah mengkaji skema pembebasan PPN khusus pembalut. Tidak berhenti di situ, PKS juga mengusulkan solusi cerdas yang lebih tepat sasaran, seperti subsidi produk menstruasi bagi keluarga rentan, hingga program penyediaan pembalut gratis untuk siswi sekolah di daerah kurang mampu.
“Bagi kami, keberpihakan kepada perempuan harus terasa dalam kehidupan nyata, bukan berhenti pada pernyataan dan komitmen. Negara yang kuat adalah negara yang peka terhadap kebutuhan warganya, termasuk kebutuhan paling mendasar yang sering luput dari perhatian. Sebab, menjaga martabat perempuan dan meringankan beban keluarga merupakan bagian penting dari ikhtiar membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” pungkas Eko menutup pernyataannya. (TI)
